jb
jb
jb
SUARAMELAYU.CO.ID, PANGKALPINANG — Salah satu hal yang disoroti adalah akses yang sulit dilakukan oleh pihak pengawas. Heriyawandi mengaku saat tim Komisi IV melakukan kunjungan kerja, pihaknya tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan pondok. Rabu, (15/4/2026)
Hal serupa juga dialami oleh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama yang seringkali hanya ditemui staf saat melakukan pengawasan.
“Bahkan teman-teman Kanwil pun sangat menyayangkan, beberapa kali ke sana pun tidak diterima oleh pimpinan Ponpes. Pengelolaannya agak tertutup. Padahal dengan kejadian ini mestinya kita saling terbuka, di mana kelemahannya bersama kita perbaiki,” ujarnya.
Mengingat jumlah santri yang menca ribuan orang, Heriyawandi menekankan bahwa manajemen pengelolaan harusnya sudah bersifat modern dan memiliki sistem pengawasan internal yang kuat, bukan justru membiarkan kekerasan terjadi.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Heriyawandi, menegaskan bahwa insiden memilukan ini merupakan alarm keras atas rapuhnya sistem pengawasan dan manajemen internal di lembaga pendidikan berbasis agama tersebut.
“Insiden ini benar-benar mencoreng potret pendidikan kita di Bangka Belitung. Mengingat pesantren berada di bawah payung pembinaan Kementerian Agama, kami melihat ada urgensi besar untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap pola pengelolaannya,” cetus Heriyawandi saat memberikan keterangan.
Heriyawandi mengungkapkan bahwa insiden yang terbuka saat ini bukanlah kejadian pertama kali. Berdasarkan O informasi yang diterima oleh Komisi IV, banyak kasus serupa yang sebenarnya sudah terjadi namun selama ini hanya diselesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak terekspos secara luas.
“Yang terjadi hari ini adalah eskalasi dari banyak kejadian yang kami juga menerima laporannya, tetapi kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sangat kita sayangkan karena di lingkungan sekolah seharusnya menjadi kawah candradimuka untuk menghasilkan anak didik yang berkualitas, terutama akhlak,” tegasnya.
la menilai bahwa budaya senioritas yang tidak terkontrol, masalah pencurian, hingga kekerasan fisik seolah sudah menjadi tradisi yang berlangsung bertahun-tahun dan kini meledak menjadi “bom waktu”.
“Informasinya banyak sekali yang masuk, walaupun itu diselesaikan secara kekeluargaan. Ini bukan hanya sekali terjadi. Mungkin sudah terjadi bertahun-tahun sehingga jadi tradisi, dan akhir-akhir D9 eskalasinya semakin memuncak bahka
sampai menggunakan alat bantu,” tambahnya.
Salah satu hal yang disoroti adalah akses yang sulit dilakukan oleh pihak pengawas. Heriyawandi mengaku saat tim Komisi IV melakukan kunjungan kerja, pihaknya tidak dapat bertemu langsung dengan pimpinan pondok.
Hal serupa juga dialami oleh jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama yang seringkali hanya ditemui staf saat melakukan pengawasan.
“Bahkan teman-teman Kanwil pun sangat menyayangkan, beberapa kali ke sana pun tidak diterima oleh pimpinan Ponpes. Pengelolaannya agak tertutup. Padahal dengan kejadian ini mestinya kita saling terbuka, di mana kelemahannya bersama kita perbaiki,” ujarnya.
Mengingat jumlah santri yang menca ribuan orang, Heriyawandi menekankan bahwa manajemen pengelolaan harusnya sudah bersifat modern dan memiliki sistem pengawasan internal yang kuat, bukan justru membiarkan kekerasan terjadi. *** (Jemdela Group)
