jb
jb
jb
SUARAMELAYU.CO.ID, PANGKALPINANG — DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Senin, (06/04/2026) Didit Srigusjaya, bergerak cepat menyikapi banyaknya aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan yang selama dua tahun terakhir belum terealisasi oleh Pemerintah Provinsi.
Guna mencari jalan keluar, Didit menggelar pertemuan khusus dengan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Babel, Fery Afriyanto, di ruang kerjanya.
Persoalan ini menjadi sorotan serius lantaran Didit menilai kerja keras anggota DPRD turun ke lapangan menyerap aspirasi akan menjadi sia-sia jika pemerintah daerah tidak memberikan ruang bagi realisasi usulan tersebut.
Ia menegaskan bahwa hasil reses merupakan amanah masyarakat yang harus diperjuangkan masuk ke dalam postur anggaran daerah.
“Hasil reses itu dirumuskan menjadi pokok pikiran (Pokir). Alhamdulillah, Pemprov berkomitmen akan mengakomodir semua itu. Total ada 600 pokir yang diajukan dari 45 anggota DPRD, namun semua itu akan dipilah-pilah sesuai skala prioritas,” kata Didit Srigusjaya usai pertemuan tersebut.
Didit menambahkan bahwa penentuan skala prioritas ini harus segera diusulkan kepada para anggota dewan sebelum pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dijadwalkan pada 15 April 2026 mendatang.
“Mudah-mudahan bisa direalisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun, dari 600 pokir yang dirumuskan tersebut tidak mungkin bisa terakomodir semua, mengingat kondisi keuangan Pemprov Babel saat ini,” jelasnya.
Sebagai gambaran, Didit mencontohkan beberapa usulan mendesak yang masuk dalam skala prioritas:
Pendidikan: Perbaikan atap sekolah yang bocor (agar tidak membebani dana rutin Dinas Pendidikan).
Sosial/Keagamaan: Bantuan rumah ibadah, baik muslim maupun non-muslim (agar tidak terus-menerus menggunakan dana Dinas Sosial).
“Dari pokir ini saya sampaikan ke anggota, bahwa kita hanya menyampaikan program, tetapi pelaksanaannya tetap berada di tangan eksekutif,” paparnya.
Didit mengakui bahwa Pemprov Babel menyambut baik koordinasi ini karena merasa terbantu dalam memetakan aspirasi yang mungkin luput dari jangkauan pemerintah. Meski demikian, ia bersikap realistis terhadap kondisi fiskal daerah.
“Yang jelas kita tidak bisa memaksa semua harus dilaksanakan jika anggarannya tidak ada. Tetapi tidak etis jika hasil reses ini tidak diakomodir sama sekali,” imbuhnya.
Ia berharap kondisi keuangan daerah mendapat sokongan dari pusat. “Kami sudah menyampaikan aspirasi masyarakat dari reses itu, tapi semuanya memerlukan dana. Semoga saja nanti sisa dana royalti yang ada di pusat bisa segera dicairkan agar hal itu bisa terealisasi,” tukas Didit.
Sementara itu, Pj Sekda Babel, Fery Afriyanto, mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027.
“Dari pembahasan itu juga bagaimana memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disahkan,” ungkap Fery.
Ia memastikan bahwa Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan mengawal proses ini.
“Bappeda akan mengkoordinir semua program kegiatan supaya selaras dengan RPJMD. Kita berharap PAD bisa meningkat sehingga semua bisa dilaksanakan sesuai perencanaan,” pungkasnya.(*/Jendela Group)
