SUARAMELAYU.CO.ID, PANGKALPINANG — Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Taufik Rizani, menegaskan pentingnya percepatan pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam yang saat ini dinilai sudah semakin padat dan tidak lagi ideal menopang aktivitas ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Taufik Rizani dalam audiensi bersama Wali Kota Pangkalpinang, Saparudin Masyarif atau yang akrab disapa Prof Udin, di rumah dinas wali kota, Selasa (10/2/2026) malam.
Dalam pertemuan tersebut, Taufik menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang yang telah menerima DPRD Babel untuk membahas tindak lanjut pengembangan pelabuhan yang menjadi pintu gerbang utama perekonomian Bangka Belitung.
“Kami hadir malam ini untuk menindaklanjuti bagaimana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam. Kita sama-sama tahu kondisi pelabuhan saat ini sudah boleh dikatakan crowded,” kata Taufik.
Ia menjelaskan, kepadatan aktivitas di Pelabuhan Pangkal Balam menjadi alasan utama Komisi III DPRD Babel turun langsung berkoordinasi dengan Pemkot Pangkalpinang, mengingat kawasan pelabuhan berada dalam wilayah administrasi Kota Pangkalpinang.
Sebelumnya, DPRD Babel juga telah menggelar rapat di tingkat provinsi dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk perwakilan dari Pemkot Pangkalpinang, guna mencari solusi terbaik terkait pengembangan pelabuhan.
“Pelabuhan ini adalah pintu gerbang. Kalau pintu gerbangnya tidak maksimal, tentu pergerakan ekonomi juga tidak bisa berjalan optimal,” ujarnya.
Taufik mengungkapkan, hasil rapat tersebut akan ditindaklanjuti hingga ke tingkat pusat, mulai dari kementerian teknis, Bappenas, hingga Pelindo.
“Pembgembangan ini kami harap bisa dibahas pula di Kemenko, sehingga kita berharap ada satu dukungan kuat dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, rencana pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam sejatinya sudah disiapkan sejak 2019 oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, dengan penyediaan lahan sekitar 24 hektare. Namun, rencana tersebut terhambat oleh pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2020.
Selain itu, Taufik menyebut pihaknya mendapat informasi bahwa lahan yang disiapkan tersebut kini sudah masuk dalam skema kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) dengan pihak ketiga, sehingga menjadi persoalan tersendiri yang perlu diklarifikasi.
“Untuk pembangunan, yang paling utama itu clear and clean-nya lahan. Kalau itu sudah jelas, maka langkah-langkah berikutnya akan jauh lebih mudah,” tegasnya.
Pihaknya berharap akan terbangun koordinasi yang lebih solid antara pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Pangkalpinang,ndi dalam menyikapi persoalan pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam.
“Saya yakin dan percaya, kalau semua bergerak bersama dengan tujuan yang sama, Pelabuhan Pangkal Balam bisa kita kembangkan ke depan,” tutupnye Taufik. (*/Redaksi) JB 007 Babel)
