Gelombang Penolakan BoP Menguat! Tokoh Ulama Babel Sampaikan Aspirasi ke DPRD

SUARAMELAYU.CO.IID, PANGKALPINANG — Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel, Didit Srigusjaya menerima audiensi sejumlah habib, ustadz serta tokoh umat di ruang kerjanya pada Kamis, 5 Maret 2026.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana dialog terbuka, di mana para tokoh umat menyampaikan pernyataan sikap terkait isu internasional yang berkaitan dengan konflik di Palestina.

Dalam kesempatan itu, para tokoh umat menyampaikan penolakan terhadap Board of Peace (BoP) yang dinilai bukan sebagai solusi damai yang adil bagi Palestina.

Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi membuka ruang intervensi asing dan bahkan dapat mengarah pada bentuk penguasaan baru terhadap wilayah Gaza.

Menurut mereka, perdamaian yang tidak disertai keadilan serta tidak mengakhiri penjajahan hanya akan menjadi wacana semu yang berisiko memperpanjang penderitaan rakyat Palestina.

Tak hanya itu, para tokoh umat juga menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mempertimbangkan langkah untuk menarik Indonesia dari keanggotaan BoP.

Mereka menilai langkah tersebut selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan di dunia.

Selain persoalan BoP, mereka juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pengiriman prajurit TNI ke Palestina apabila berada di bawah komando Amerika Serikat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi tidak sejalan dengan semangat dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Dalam pernyataan sikapnya, para tokoh umat juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah tegas dalam hubungan politik maupun perdagangan dengan Amerika Serikat dan entitas zionis Yahudi, yang menurut mereka selama ini dinilai tidak seimbang.

Mereka juga mengajak berbagai organisasi masyarakat Islam serta elemen masyarakat lainnya untuk menyuarakan sikap yang sama, termasuk mendorong pemerintah agar keluar dari BoP dan tidak mengirimkan pasukan TNI di bawah komando negara lain.

Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyatakan pihaknya akan meneruskan seluruh pernyataan sikap yang disampaikan kepada pemerintah pusat.

“InsyaAllah hari Senin nanti pernyataan sikap ini akan kami antar langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat. Karena ini merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Didit, yang juga didampingi Wakil Ketua DPRD Babel, Edi Nasapta.

Ia berharap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat dalam mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.

Menurut Didit, aspirasi masyarakat terkait isu internasional yang berhubungan dengan Palestina memang cukup sering disampaikan kepada DPRD Babel. “Hampir setiap minggu masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kami,” pungkasnya.*** (jendela group)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *