SUARAMELAYU.CO.ID, PANGKALPINANG -– Pelayanan kesehatan di sejumlah rumah di Bangka Belitung kembali menjadi sorotan. Mulai dari pasien yang ditolak, keterbatasan kamar rawat inap, hingga lemahnya komunikasi dengan keluarga pasien masih kerap terjadi dan menimbulkan keluhan. Senin (15/9/2025).
Wakil Ketua DPRD Babel, Beliadi, menegaskan persoalan ini harus segera dibenahi agar masyarakat tidak merasa dirugikan. Hal tersebut ia sampaikan usai memimpin rapat koordinasi bersama para direktur rumah sakit se-Babel di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD.
Menurut Beliadi, banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan belum maksimal. Ia mencontohkan adanya pasien rujukan dari Belitung yang tidak mendapat kamar hingga harus menunggu berbulan-bulan.
“Bahkan ada pasien yang ditolak, seolah-olah dibiarkan. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD akan meminta salinan standar operasional prosedur (SOP) dari setiap rumah sakit kabupaten/kota guna dipelajari lebih lanjut.
“Dari situ kita cek, apakah SOP mereka sudah adil terhadap rakyat maupun rumah sakit. Kalau belum, maka kita bisa berikan koreksi, termasuk juga dengan BPJS,” tegasnya.
Beliadi menambahkan, DPRD ingin menyusun formulasi pelayanan kesehatan yang tidak merugikan masyarakat maupun pihak rumah sakit. Ia menyoroti masih banyak keluarga pasien kecewa karena merasa kerabat mereka tidak mendapat perawatan maksimal.
“Sering kali keluarga mengira orang tuanya tidak diterima, lalu dibawa pulang, tak lama kemudian meninggal. Padahal bisa saja penyakit itu bisa ditangani di rumah dengan obat tertentu, tetapi penjelasan itu tidak diberikan,” jelasnya.
Karena itu, ia menilai rumah sakit perlu memperkuat fungsi hubungan masyarakat (humas) agar keluarga pasien mendapat pemahaman jelas mengenai kondisi medis, sehingga potensi kesalahpahaman dapat dihindari.
Selain itu, DPRD juga menyoroti minimnya tenaga dokter, terutama spesialis, di daerah terpencil. Menurutnya, direktur rumah sakit semestinya segera mengajukan penambahan tenaga medis agar pelayanan tidak terganggu.
“Kekurangan dokter memang masalah klasik, tapi tetap harus ada langkah konkret. Ini sedang dicari solusinya,” kata Beliadi.
Ke depan, DPRD Babel berharap lahir SOP baru yang lebih manusiawi, berpihak kepada rakyat, sekaligus tidak membebani rumah sakit.
“Kita ingin pelayanan kesehatan jelas dan transparan. Jangan sampai ada lagi pasien merasa ditelantarkan,” tegasnya. (Red)
