BANGKA TENGAH – Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Pada Senin malam (24/5), Didit menggelar kegiatan Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Cafe Cik Lily, Koba, Kabupaten Bangka Tengah.
Dalam dialog yang berlangsung akrab dengan masyarakat, Didit mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih dikeluhkan orang tua siswa, salah satunya terkait iuran komite sekolah.
“Uang komite ini pada dasarnya hasil kesepakatan antara komite sekolah dan orang tua, dan dimaksudkan untuk membantu operasional sekolah,” jelasnya.
Ia menuturkan bahwa dana dari komite sekolah selama ini banyak digunakan untuk menggaji guru honorer yang belum mendapat tunjangan dari APBD atau APBN, serta untuk membayar petugas kebersihan, penjaga sekolah, hingga mendukung kegiatan ekstrakurikuler.
Namun, Didit menyayangkan masih adanya siswa yatim maupun dari keluarga tidak mampu yang tetap diminta membayar uang komite.
“Anak yatim atau dari keluarga kurang mampu seharusnya dibebaskan dari pembayaran uang komite. Cukup dengan surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, seharusnya mereka bisa dikecualikan. DPRD dan Pemprov Babel akan mengkaji kebijakan khusus untuk ini,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa penghapusan uang komite secara menyeluruh bukanlah solusi yang adil.
“Kalau semuanya digratiskan, nanti keluarga pejabat dan pengusaha juga ikut tak membayar. Ini soal keadilan dalam kebijakan,” tegasnya.
Selain uang komite, Didit juga menyinggung persoalan biaya seragam sekolah yang menurutnya masih sepenuhnya ditanggung oleh wali murid. Ia berharap ke depan ada kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat dalam hal pembiayaan ini.
“Kami akan cari jalan bersama Pemprov agar ada skema baru yang lebih adil bagi semua pihak,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Didit menyampaikan rencana DPRD Babel bersama pemerintah provinsi untuk melakukan revisi terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2018, khususnya pada aspek pembiayaan pendidikan agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. (Abie)
