KOBA – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pahlivi, menggelar reses di Desa Kulur Ilir, Kecamatan Koba, Bangka Tengah, Minggu, 18 Mei 2025. Di bawah sinar mentari pagi dan hamparan perkebunan yang asri, warga berdatangan menyuarakan aspirasi mereka langsung kepada wakil rakyat.
Dalam sambutannya, Pahlivi mengajak masyarakat memanfaatkan momentum reses sebagai ruang menyampaikan kebutuhan dan persoalan nyata di lapangan. Menurutnya, usulan yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah daerah akan dijadikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD untuk dimasukkan ke dalam program pembangunan.
“Kondisi Bangka Belitung saat ini memang tidak baik-baik saja, tetapi melalui diskusi dan aspirasi masyarakat, kami harap ada solusi yang bisa diformulasikan dan disesuaikan dengan RPJMD serta program perangkat daerah,” ujarnya.
Sejumlah warga menyampaikan keluhan dan harapan, mulai dari infrastruktur jalan rusak, sarana pertanian dan perkebunan, pemberdayaan UMKM, hingga dampak ekonomi pasca-tutupnya PT Kobatin. Kepala Desa Kulur Ilir, Hasbullah, menyoroti kerusakan parah akses jalan Simpang Perlang–Lubuk Besar, penurunan aktivitas ekonomi, serta usulan pembangunan kampus dan jembatan nelayan Kuala.
“Selama ini kami hanya bisa bergotong-royong membangun jembatan kayu. Kami harap pemerintah membangun akses permanen. Termasuk juga bantuan bibit sawit untuk petani,” katanya.
Senada, Lurah Padang Mulia, Sudiharto, mengusulkan pengerukan sedimentasi di Berok, pembangunan talud dan dam, serta perhatian pada pemukiman kumuh di wilayahnya.
Menutup kegiatan, Pahlivi menegaskan pentingnya forum reses sebagai kanal langsung antara rakyat dan legislatif. Ia menyebut, dibanding musrenbang yang biasanya diwakili perangkat desa, reses memberikan ruang lebih luas bagi tokoh masyarakat, RT/RW, hingga pemuda untuk bersuara.
“Aspirasi yang murni dari masyarakat inilah yang akan kami perjuangkan. Meski tak semua bisa langsung terealisasi, namun tidak ada aspirasi yang kami abaikan. Hanya saja, skala prioritas dan ketersediaan anggaran yang menentukan eksekusi di lapangan,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Babel itu.
Turut mendampingi dalam kegiatan ini, perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta Disbudkepora Babel. (Abie)
