PANGKALPINANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait anggaran dengan Pemprov Babel, PT Timah, Pertamina dan Direktorat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung. Senin (28/4/2025).
Dalam RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Babel tersebut, anggota komisi II yang hadir menyoroti banyak hal yang tidak maksimal dilakukan jajaran Pemerintahan Provinsi Babel terutama Badan Keuangan Daerah berikut Unit Pelaksana Teknis yang berada di daerah daerah Kabupaten.
“Tidak hanya persoalan pajak kendaraan yang tidak tuntas, banyak peluang pendapatan daerah dari sektor lain yang belum atau tidak digarap sama sekali. Sebut saja ada pasir air permukaan, dan pajak pasir,”kata Rina Tarol saat memberikan tanggapannya.
Karena itu, katanya, perlu kerja keras dari semua pihak untuk memaksimalkan peluang sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan pergerakan ekonomi dengan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini ini nantinya bisa mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 yang dialami.
Sebelumnya, Pimpinan Rapat sekaligus Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyampaikan bahwa kalangan dewan sengaja menjadwalkan RDP ini untuk mencari solusi defisit anggaran yang dialami Babel saat ini.
“Jika ini tidak cepat diselesaikan maka akan berimbas kepada pergerakan ekonomi,”katanya.
Menurut Didit, pimpinan bersama anggota DPRD yang lain terus berusaha dalam menjaga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para ASN Pemprov Kep. Babel, dan akan terus memaksimalkan segala potensi yang ada.
“Kami dari DPRD tentunya berusaha untuk menjaga TPP para Bapak/Ibu ASN tetap aman, sehingga daya beli ekonomi masyarakat pun tidak menurun, maka dari itu solusinya adalah dengan memaksimalkan segala potensi yang ada didaerah kita ini,”ungkap Didit.
Sementara itu, Penjabat Sekda Fery mengatakan masih banyak pola yang akan dilakukan untuk meningkatkan PAD Bangka Belitung. Salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor, baik itu kendaraan yang pajaknya belum di bayar ataupun pajak kendaraan daerah lain yang beroperasi di daerah ini seperti kendaraan pengangkut sawit dan pajak kendaraan pribadi lainnya.
“Kita akan lebih meningkatkan komunikasi dengan Direktorat Lalulintas Polda Babel untuk menyelesaikan masalah ini,”kata Fery Afriyanto.
Ia juga menambahkan, bahwa potensi dari seluruh rangkaian kegiatan operasional tambang dapat dioptimalkan baik perkebunan maupun perindustrian untuk menaikkan PAD daerah. Selain itu, terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), masih ada data yang belum teroganisir dengan baik, karenanya perlu untuk terus selalu diawasi dan dimonitor, sehingga Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PPKB) dapat berjalan dengan optimal.
“Kita ingin mengoptimalkan serta memaksimalkan potensi dari seluruh rangkaian kegiatan operasional tambang, baik perkebunan maupun perindustrian, tentunya dari sektor pertambangan, di mana PT Timah yang melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Air Permukaan (PAP), yang menjadi harapan besar untuk menaikkan PAD daerah kita saat ini, serta mohon bantuannya untuk terus selalu diawasi dan dimonitor terkait data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), sehingga Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dapat berjalan dengan optimal,” imbuhnya.
Target 200 Miliar Rupiah
Menyikapi kurangnya anggaran Pemerintah Bangka Belitung sebanyak Rp271 miliar, setelah mendengarkan paparan dari masing masing pihak terkait yang memiliki peluang untuk meningkatkan PAD Bangka Belitung, Ketua DPRD Didit Srigusjaya menargetkan adanya kenaikan PAD tahun ini sebanyak Rp200 miliar.
“Saya yakin ini bisa kita lakukan karena semuanya sudah tergambar dari apa yang disampaikan para peserta rapat seperti Dir Ops PT Timah, Pertamina, Ditlantas Polda dan Pemprov Babel melalui Badan Keuangan Daerahnya. Tinggal lagi, kita mengawasinya apalah akan dijalankan atau tidak terlebih kepada UPTD Badan Keuangan Daerah,”kata Didit lebih lanjut.
Menurutnya, sumber utama dari pemasukan seebesar Rp200 miliar itu adalah adanya kenaikan royalti timah yang jumlahnya mencapai Rp100 miliar lebih dalam tahun ini. Dari pajak kendaraan, seperti disampaikan Sekda Babel akan dilakukan mutasi kendaraan kendaraan pengangkut sawit dan memaksimalkan penarikan pajak yang tertunggak. Bisa jadi akan melakukan pemutihan atau cara lainnya.
Pihak pertamina pun, kata Ketua DPRD, seperti diungkapkan GM Pertamina Pangkalbalam terdapat banyak upaya yang bisa dimaksimalkan.
“Kita yakin, pendapatan sebanyak 200 miliar rupiah itu bisa kita dapatkan,” Pungkas Didit. (*)
